ETIKA BISNIS

Fajar Prabowo
13213158 / 4EA17

ETIKA BISNIS CONTOH KASUS PENGGUSURAN 

A.    PENDAHULUAN

Penggusuran kerap sekali terjadi di lingkungan sekitar anda. Biasanya penggusuran dilakukan secara tiba-tiba sehingga para pedagang tidak kuasa untuk menghidari aksi satpol pp. Penggusuran dilakukan dengan dalil untuk menertibkan suatu kawasan agar bersih tidak dipenuhi oleh para pedagang. Sering kali terjadi penggusuran paksa dengan mengobrak-abrik barang dagangan mereka dan memasukkan rombong dengan paksa ke dalam mobil satpol pp. Tentu saja banyak warga yang berontak, pinsan, menangis dan bahkan ada yang bertindak anarki melawan satpol pp. Para petugas penertiban serasa tidak peduli dengan kehidupan mereka dan tidak memikirkan bagaimana mereka dapat hidup tanpa dagangan mereka. Mari kita bayangkan, apalah arti kawasan yang tertib jika perekonomian rakyat menjadi redup? Apalah arti kawasan yang bersih jika rakyatnya menderita karena tidak bisa bekerja lantaran barang daganganya digusur? Bagaimana bisa kita mengentaskan kemiskinan jadi negeri ini jika rakyat yang berusaha meningkatkan perekonomiannya malah tidak didukung.

B.       CONTOH KASUS PENGGUSURAN SENGKETA LAHAN MESUJI

Pekanbaru - Anggota Komisi III DPR RI bidang Hukum, Azis Syamsuddin, menilai, sengketa tanah merupakan akar masalah utama Kasus Mesuji di Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan. Ini juga menjadi akar konflik di beberapa daerah lainnya, termasuk di Riau."Akar masalahnya adalah sengketa tanah sebagai ekses pelepasan lahan yang biasa dimanfaatkan masyarakat untuk mencari penghidupan di lahan tersebut," katanya kepada Antara Pekanbaru, lewat telekomunikasi, Minggu (18/12).Doktor ilmu hukum dan juga Wakil Ketua Komisi III ini, merupakan salah satu anggota tim DPR RI yang tengah mencari masukan tentang Kasus Mesuji tersebut, langsung di lokasinya, di Provinsi Lampung."Temuan awal menunjukkan, konflik yang memicu tewasnya warga, berawal dari sengketa lahan. Inilah yang perlu ditata. Tetapi, dugaan adanya tindak pidana dan bahkan pelanggaran HAM, harus juga ditelusuri serta diproses benar," kata politisi muda Partai Golkar ini.Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima (Fraksi PDI Perjuangan), mengaku, Kasus Mesuji di Provinsi Lampung dan sekitarnya ini, benar-benar menyentak nurani."Rakyat, yang sehari-hari bekerja sebagai petani atau petani penggarap, harus menghadapi kekerasan senjata, hanya karena mereka hendak mempertahankan lahan garapannya," ungkapnya.Ia menduga, aparat negara, sebagai satu-satunya lembaga yang sah memonopoli penggunaan kekerasan dalam alam demokrasi, diduga kuat ikut terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) tersebut."Bukannya melindungi rakyat kecil yang terdesak, aparat negara disinyalir malahan memihak pengusaha asing yang menjadi investor perkebunan sawit di lokasi itu," tuturnya.Aria Bima mendapat laporan, Kasus Mesuji ini diperkirakan telah mengakibatkan jatuhnya puluhan korban dari kalangan petani setempat.Dikatakannya, ini membuka mata kita lagi, seolah pemerintah telah mengabaikan perlindungan kepada kaum tani."Pemerintah bukan saja membiarkan petani menghadapi sendiri serbuan produk pangan impor dan pengalihan lahan-lahan pertanian produktif untuk kepentingan aktivitas nonpertanian, namun juga membiarkan kekerasan dan pelanggaran HAM acap menimpa mereka," katanya.Padahal, merujuk Pembukaan UUD 1945, demikian Aria Bima, salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia, ialah, untuk memberikan perlindungan kepada segenap tumpah darah dan warga negara Indonesia."Absennya perlindungan pemerintah dalam Kasus Mesuji ini bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi oleh pemerintah," tegasnya.Hampir senada dengan Azis Syamsuddin, Aria Bima mengatakan, kekerasan di Mesuji tersebut lazimnya terkait dengan konflik perebutan lahan antara petani dengan pengusaha atau instansi pemerintah."Petani, apalagi petani penggarap, sebenarnya tidak bermaksud memiliki lahan atau tanah yang ada. Tetapi hanya ingin mengolah tanah untuk menyambung hidup," katanya.Bagi Aria Bima, di sinilah demokrasi politik harus diimbangi implementasi demokrasi ekonomi, yang menjunjung tinggi hak-hak ekonomi tiap warga negara untuk mencari penghidupan layak di wilayah NKRI."Pemerintah dalam hal ini harus melindungi hak-hak ekonomi petani, yang merupakan profesi mayoritas warga miskin negeri ini. Menteri kehutanan, Menteri Pertanian, dan Menteri BUMN perlu berkoordinasi untuk menginventarisasi lahan-lahan tidur atau menganggur," tuturnya.Ini penting, lanjutnya, agar dapat dimanfaatkan para petani untuk melakukan budidaya pertanian."Jangan terus menerus kaum tani dipinggirkan, sementara di sisi lain mereka dituntut memikul tanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan seluruh warga bangsa lainnya," katanya.Selama ini, menurutnya, swasembada pangan khususnya dan kedaulatan pangan pada umumnya, sulit dicapai."Salah satunya juga lantaran terbatasnya ketersediaan lahan bagi para petani untuk berproduksi. Oleh karena itu, pendayagunaan lahan-lahan tidur milik negara maupun pengusaha-pengusaha besar sangat penting untuk mendukung tercapainya swasembada pangan dan kedaulatan pangan," harapnya.Ia mengatakan, pemerintah pun dalam menyikapi konflik-konflik agraria yang melibatkan petani seperti ini, tidak boleh hanya mengedepankan hukum formal kepemilikan lahan, melainkan harus menggunakan pendekatan komprehensif."Aspek politis-sosiologis yang memperhitungkan nasib para petani juga harus digunakan dalam mencari solusi yang seadil-adilnya," kata Aria Bima. [TMA, Ant]

    C.     ANALISIS DARI SUDUT PANDANG ETIKA BISNIS

pemerintah pun dalam menyikapi konflik-konflik agraria yang melibatkan petani seperti ini, tidak boleh hanya mengedepankan hukum formal kepemilikan lahan, melainkan harus menggunakan pendekatan komprehensif. Aspek politis-sosiologis yang memperhitungkan nasib para petani juga harus digunakan dalam mencari solusi yang seadil-adilnya

Jangan terus menerus kaum tani dipinggirkan, sementara di sisi lain mereka dituntut memikul tanggung jawab memenuhi kebutuhan pangan seluruh warga bangsa lainnya,

D.      REFERENSI

·         http://tugaskuliahanakmenej.blogspot.co.id/2011/12/analisis-kasus-mesuji-etika-bisnis.html